h1

MENJADI PEGAWAI NEGERI

October 13, 2011

Menjadi Pegawai Negeri

Oleh: Ahmad Juhaidi

Mahasiswa S2 UPI/IKIP Bandung asal Padang Batung Kandangan

Banjarmasinpost.co.id – Rabu, 24 November 2010

MENJADI pegawai negeri adalah impian hampir semua orang. Seorang sarjana yang telah menjadi pedagang sukses, tetap saja ingin menjadi pegawai negeri. Padahal, di usia awal 30-an dia sudah menjadi seorang haji, sebuah pertanda kesuksesan secara finansial.

Rupanya, hampir semua orang paham betapa nyaman menjadi pegawai negeri. Tidak hanya perkara penghasilan yang mengalir terus, tetapi menyangkut status sosial. Begitu seorang diangkat menjadi pegawai negeri, maka praktis hidupnya akan terjamin hingga ajal.

Meminjam ungkapan Zaim Uchrawi, tak seperti perusahaan, negara tak mungkin bangkrut. Kalaupun bangkrut, negara juga tak mungkin ditutup. Pegawai negeri praktis kebal PHK.

Pegawai negeri pada umumnya juga tak dituntut ekstra keras mengejar target seperti pada pegawai swasta. Oleh karena itu, tak mengherankan banyak pegawai negeri yang menjadi pegawai ‘teladan’ (telat datang), pulang cepat, bahkan tidak masuk kantor berhari-hari bukan hal yang aneh di kalangan pegawai negeri. Mereka tidak khawatir akan dipotong gajinya seperti di perusahaan swasta.

Bagi mereka yang semata ingin bekerja baik-baik, menjadi pegawai negeri sungguh merupakan pilihan menguntungkan, terutama di daerah, tempat yang ragam pekerjaannya tidak sebanyak di  perkotaan.

Menjadi pengawai negeri menjadi pilihan menggiurkan di saat angka pengangguran terbuka yang telah mencapai 10,7 juta, setengah terbuka 28,93 juta, digabung menjadi satu, hingga muncul angka 39,6 juta orang.

Realitas itu sungguh sangat memprihatinkan. Jumlah penganggur hampir 20 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 210 juta, termasuk bayi, anak-anak, pelajar, dan mahasiswa yang belum bekerja. Bila dilihat dari angkatan kerja yang berjumlah sekitar 110 juta, maka angka 39,6 juta benar-benar mengerikan.

Di pelosok desa, meskipun tidak kaya pegawai negeri merupakan cermin kemapanan dan ‘kepintaran’. Common sense yang berlaku adalah  pegawai merupakan jaminan masa depan. Gaji pegawai negeri memang kecil, banyak yang mengeluhkan hal itu.

Namun, di daerah nilai gaji pegawai negeri tetap jauh di atas rata-rata pendapatan petani. Apalagi jika pegawai negeri yang merangkap jadi petani. Lagi pula petani tak pernah punya kepastian apa pun dalam segala hal. Jika ia seorang yang baik, pegawai  negeri juga mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk berbuat baik membantu masyarakat luas.

Selain itu, pegawai negeri juga sering dipandang sebagai pekerjaan yang lebih terhormat dibanding banyak pekerjaan lainnya, sehingga minat untuk menjadi pegawai negeri terus membludak.

Kenyataannya pula, tak semua pegawai negeri hidup sederhana. Bahkan, sangat banyak pegawai negeri yang hidup dalam kemewahan. Mereka hidup lebih makmur dibanding para profesional sekalipun. Memiliki kekuasaan yang maha besar tetapi beban kerja yang lebih ringan. Sayangnya, untuk meraih jabatan tertentu pun mereka akan rela menyetor ke sana ke mari.

Begitulah potret sebagian kecil pejabat. Wajar bila muncul seloroh bahwa pegawai yang paling miskin dan yang paling kaya adalah pegawai negeri.  Banyak pegawai negeri (pejabat tentu) sukses memakmurkan diri dengan cara ‘membantu’ orang menjadi pegawai negeri pula.

Di musim penerimaan pegawai negeri sekarang, mereka benar-benar berpesta. Isu-isu di berbagai daerah menyebut bahwa seorang sarjana atau seorang calon bintara polisi, hari-hari ini perlu menyiapkan uang sekitar Rp 30 juta untuk menjadi pegawai negeri atau siswa Sekolah Polisi Negara.

Di beberapa daerah ‘tarif’ itu konon mencapai Rp 80 juta. Isu yang sudah menjadi ‘pengetahuan umum’ itu tentu saja tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dari angka-angka itu saja, wajarlah kalau orang bertanya: quo vadis Indonesia? Pertanyaan semacam itu tidaklah mengada-ada, karena realitas moral kita memang sedang berada pada tingkat yang paling bawah yang dampaknya dalam kehidupan sosio-ekonomi dan politik sungguh luar biasa.

Dalam sistem birokrasi yang membusuk itu, tentu akan sangat  sulit untuk melihat realisasi sila kelima Pancasila, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam tempo yang dekat ini.

Tetapi, betulkah korupsi telah menjadi budaya bangsa? Sosiolog Dr Mely G Tan dengan argumennya menolak pendapat yang mengatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya Indonesia, banyak pihak yang melakukan protes. Artinya, di kalangan anak bangsa ini perasaan jijik terhadap korupsi masih hidup dan belum hilang. Itulah yang memberi harapan dan optimisme agar kita tidak tenggelam dalam keputusasaan.

Mungkinkah pegawai atau polisi yang masuk dengan jalan korup itu akan dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik kelak,   ataukah justru menjadi benalu bangsa seperti para pejabat yang telah ‘menolong’nya?

Realitas seperti itu mungkin selalu dibantah. Namun, itulah wajah khas negara berkembang atau terbelakang. Sebuah wajah yang, kita percaya, hendak diubah oleh Rudy Arifin, seluruh pegawai negeri, dan bakal calon pegawai meskipun  mereka telah merasakan atau baru memimpikan nikmatnya menjadi pegawai negeri.

About these ads

2 comments

  1. MENJADI pegawai negeri adalah impian hampir semua orang.

    ga juga ah mas..
    saya aja lebih seneng jadi freelancer


  2. Follow juga Website MAN 1 BANJARBARU
    Trims



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: